Artikel- e-KTP : Megaproyek Berujung Megakorupsi

ilustrasi by sindonews.com

Masyarakat Indonesia sudah tidak asing lagi dengan dua hal yang memang sedang menjadi perbincangan. E-KTP dan Korupsi. Megaproyek pembuatan e-KTP yang sudah direncakan akan dimulai dari tahun 2010, hingga 2017 masih belum terselesaikan. Mirisnya, megaproyek pembuatan e-KTP ini berbuah pahit, karena adanya korupsi. 

Seperti yang dilansir pada indonesia.go.id, e-KTP atau Kartu Tanda Penduduk Elektronik adalah dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan atau pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada database kependudukan nasional. Pembuatan e-KTP ini dirasakan akan lebih mempermudah masyarakat, karena e-KTP berlaku nasional, juga karena keakuratannya yang dapat mencegah pemalsuan identitas.

            Pembuatan e-KTP disebut sebagai megaproyek bukan hanya karena ini proyek besar yang dilakukan di seluruh Indonesia. Namun, proyek pembuatan e-KTP ini juga membutuhkan dana yang besar. Total nilai proyek ini sebesar RP 5,9 triliun.

Dilansir oleh detik.com, proyek yang direncanakan sejak 2010 ini sudah diawasi oleh KPK dari Januari 2011. Mendagri saat itu, Gamawan Fauzi, yang meminta KPK untuk mengawasinya. Akhirnya Februari 2011, proses tender dilaksanakan. Dari proses tender saja, KPK melihat adanya kejanggalan. Saat itu tender pembuatan e-KTP dimenangkan konsorsium PT Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI). KPK menduga ada aliran dana dari pemenang tender tersebut ke sejumlah pihak, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Sampai pada April 2014, KPK menetapkan eks Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan di Direktorat Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Sugiharto, sebagai tersangka terkait korupsi e-KTP.

Hingga Oktober 2017, KPK telah menetapkan 6 tersangka dalam kasus ini. Mulai dari swasta, Kementerian Dalam Negeri, hingga DPR. Namun, salah satunya berhasil lolos karena praperadilannya dikabulkan sebagian, yaitu Ketua DPR Setya Novanto.

Megaproyek yang sudah diawasi oleh KPK sejak awal saja bisa menjadi lahan untuk koruptor di negeri ini. Tidak tanggung-tanggung, negara dirugikan sebesar RP 2,3 triliun. Korupsi dana e-KTP ini pun bisa disebut sebagai megakorupsi, karena bukan saja dana yang ‘diambil’ besar, orang-orang yang terlibat pun cukup banyak. Jika dibandingkan dengan beberapa kasus korupsi di Indonesia, kasus ini menjadi kasus korupsi dengan kerugian terbesar.

Kerugiannya bukan hanya ada pada dana negara saja. Di masyarakat, banyak yang kesulitan untuk mengurus e-KTP, ada yang belum menerima e-KTP hingga kurun waktu berbulan-bulan bahkan sampai lebih dari setahun.

KPK memastikan akan terus menyelidiki dan mengurus kasus megakorupsi e-KTP ini. Setidaknya jika kasus megakorupsi ini bisa diselesaikan, kerugian dana bisa kembali walau jumlahnya tidak sebesar jumlah yang ‘diambil’. (Syifa Hoirunnisa)